Kalau diamati, era Kepresidenan Indonesia di masa Gus Dur yang
usianya kurang dua tahun telah melakukan banyak hal untuk Indonesia yang
tengah melangkah memasuki era baru, baik di bidang politik, demokrasi
dan HAM juga ekonomi.Namun pertarungan antara Gus Dur dan lawan-lawan
politiknya lebih seru daripada menyimak pretasi-prestasi yang telah
dicatatkan itu.
Sebagaimana dicatat Rakyat Merdeka Online, ia adalah kuda hitam di
arena pemilihan presiden yang digelar MPR bulan Oktober 1999. Ini adalah
pemilihan presiden pertama yang digelar setelah rezim otoriter Orde
Baru tumbang.
Adalah Megawati Soekarnoputri yang awalnya diperkirakan akan
bertarung dengan BJ Habibie dalam pemilihan presiden setelah dalam
Pemilu 1999 PDI Perjuangan yang dipimpinnya menang dengan 33 persen
suara dan mengalahkan Golkar yang bertengger di tempat kedua dengan 22
persen suara. Memasuki Juli 1999, Ketua Umum Partai Amanat Nasional
(PAN) Amien Rais membentuk Poros Tengah yang merupakan aliansi
partai-partai umat Islam bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) yang ketika itu dipimpin Hamzah Haz dan Partai Bulan Bintang (PBB)
yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Adapun PKB dan Gus Dur ketika itu
masih berada satu kubu dengan PDIP. Gus Dur dan Mega memang memiliki
hubungan yang terbilang baik dan keduanya teman seperjuangan saat
melawan rezim Orde Baru.
Bulan Oktober 1999 peta politik mulai berubah. Partai Golkar mulai
memperlihatkan tanda-tanda menarik dukungan dari BJ Habibie. Ini
artinya, peluang Megawati menjadi presiden terbuka semakin lebar. Di
saat bersamaan, Gus Dur sudah mulai main mata dengan Poros Tengah. PKB
dan Gus Dur mendukung Amien Rais yang hanya memiliki kekuatan 7 persen
di DPR untuk menjadi Ketua MPR. Dukungan Gus Dur ini dibayar kontan oleh
Amien. Tanggal 7 Oktober Amien Rais dan Poros Tengah mulai mengumumkan
dukungan mereka untuk Gus Dur sebagai presiden. Tak lama, 19 Oktober MPR
menolak laporan pertanggungjawaban Habibie. Kekuatan Poros Tengah plus
Golkar pun akhirnya memenangkan pemilihan presiden. Dalam pemilihan
presiden itu Gus Dur meraih 373 suara, mengalahkan Mega yang memperoleh
313 suara.
Kekalahan Mega memicu kemarahan pendukung PDIP di banyak kota di
Indonesia. Untuk menghentikan kemarahan ini, tidak ada cara lain, Mega
harus jadi orang kedua di republik. Wiranto yang tadinya ingin bertarung
untu memperebutkan kursi wapres diyakinkan agar mundur. Selanjutnya,
dalam pemilihan wapres, Mega menang mudah menghadapi Hamzah Haz.
Pemerintahan Gus Dur memang dilahirkan dari fragmentasi politik yang
begitu kuat. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pemerintahannya
kecuali menciptakan kabinet pelangi dan menamakannya Kabinet Persatuan
Nasional.
Dalam perjalanannya kabinet ini mengalami begitu banyak hambatan.
Mengalami beberapa kali perombakan sampai akhirnya bubar di Juli 2001,
menyusul perpecahan duet Gus Dur dan Mega.
Ketika dibentuk pertama kali, Kabinet Persatuan Nasional terdiri dari:
Menko Polkam Jenderal Wiranto
Menko Ekuin Kwik Kian Gie
Menko Kesra Hamzah Haz
Menteri Dalam Negeri Letjen Suryadi Sudirja
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono
Menteri Hukum dan Perundangan Yusril Ihza Mahendra
Menteri Keuangan Bambang Sudibyo
Menteri Pertambangan dan Energi Letjen Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla
Menteri Pertanian M. Prakosa
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail
Menteri Transportasi Letjen Agum Gumelar
Menteri Kelautan Sarwono Kusumaatmaja
Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu
Menteri Kesehatan Achmad Sujudi
Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin
Menteri Agama Tolchah Hasan
Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Erna Witoelar
Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam
Menteri Negara Koperasi dan UKM Zarkasih Nur
Menteri Negara Lingkungan Hidup Soni Keraf
Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid
Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Hidayat Jaelani
Menteri Negara Investasi dan BUMN Laksamana Sukardi
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kofifah Indar Parawansa
Menteri Negara Perkejaan Umum Rafig Budiro Sucipto
Menteri Negara HAM Hasballah M. Saad
Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan Al Hilal Hamdi
Menteri Negara Reformasi Administrasi Freddy Numberi
Menteri Negara Urusan Umum AA Gde Agung
Panglima TNI Laksamana Widodo AS
Jaksa Agung Marzuki Darusman
Sekretarus Negara Ali Rahman
Sebulan kemudian, 26 November 19999, Hamzah Haz mengundurkan diri dan
digantikan oleh Basri Hasanuddin sebagai Menko Kesra dan Pengentasan
Kemiskinan. Tanggal 4 Januari 2000 giliran Ali Rahman mengundurkan diri
dan diganti oleh Bondan Gunawan. Sebulan kemudian, Wiranto digantikan
oleh Suryadi Sudirja yang merangkap jabatan sebagai Mendagri. Tanggal 24
April 2000 Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi terpental dari kabinet.
Masing-masing digantikan oleh Luhut Panjaitan dan Rozi Munir. Tanggal 29
Mei 2000, Bondan Gunawan yang baru bertugas selama empat bulan keluar.
Dia digantikan oleh Djohan Effendi.
Setelah agak tenang selama tiga bulan, tanggal 10 Agustus 2000 Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari posisi Menko Ekuin.
Setelah pengunduran diri Kwik Kian Gie, barulah Gus Dur secara resmi
merombak kabinetnya. Tanggal 23 Agustus 2000 Gus Dur mengumumkan
perubahan susunan kabinet. Beberapa nama baru masuk, dan beberapa
kementerian digabungkan.
Menko Polkam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono
Menko Ekuin Rizal Ramli
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Letjen Suyardi Sudirja
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab
Menteri Pertahanan Mahfud MD
Menteri Keuangan Priyadi Prapto Suhardjo
Menteri Agama Tolchah Hasan
Menteri Pertanian dan Kehutanan Bungaran Saragih
Menteri Pendidikan Yahya Muhaimin
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Achmad Sujudi
Menteri Transportasi dan Komunikasi Letjen Agum Gumelar
Menteri Tenaga Kerja Al Hilal Hamdi
Menteri Industri dan Perdagangan Luhut Panjaitan
Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra
Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Erna Witoelar
Menteri Budaya dan Pariwisata I Gde Ardika
Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmaja
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Khofifar Indah Parawansa
Menteri Negara Reformasi Administrasi Ryaas Rasyid
Menteri Negara Koperasi dan UKM Zarkasih Nur
Menteri Negara Lingkungan Hidup Soni Keraf
Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam
Menteri Muda Kehutanan Nurmahmudi Ismail
Menteri Muda Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo
Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian Nasional Cacuk Sudarijanto
Panglima TNI Laksamana Widodo AS
Jaksa Agung Marzuki Darusman
Kabinet hasil reshuffle pertama ini pun tidak bertahan lama. Pada
tanggal 3 Januari 2001 Ryass Rasyid mengundurkan diri dan tidak pernah
digantikan. Sebulan kemudian, 7 Februari giliran Yusril Ihza Mahendra
yang mengundurkan diri dan digantikan Baharuddin Lopa. Sebulan kemudian,
15 Maret 2001 Nurmahmudi Ismail digantikan dengan Marzuki Usman.
Tanggal 1 Juni 2001 Gus Dur kembali mengocok ulang kabinetnya
menyusul konflik politik yang semakin keras dengan lawan-lawannya di
parlemen.
Agum Gumelar menggantikan SBY sebagai Menko Polkam. Lalu Budi
Mulyawan S ditunjuk sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi yang
ditinggalkan Agum. Jaksa Agung Marzuki Darusman pun digantikan dengan
Baharuddin Lopa. Sementara Marsillam Simanjuntak ditunjuk sebagai
Menteri Hukum dan HAM. Sarwono Kusumaatmaja digantikan Rohmin Dauri
sebagai Menteri Negara Kelautan dan Perikanan. Adapun Posisi Menteri
Muda Restrukturisasi Ekonomi Nasional dibubuarkan.
Hanya bertahan kurang dari dua minggu. Pada 12 Juni 2001 Gus Dur
kembali mengumumkan perubahan kabinet. Kali ini Rizal Ramli menggantikan
Prijadi Prapto Suhardjo sebagai Menteri Keuangan. Adapun Burhanuddin
Abdullah kemudian masuk untuk menempati posisi Menko Ekuin yang
ditinggalkan Rizal. Anwar Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Negara
Reformasi Administrasi. Menyusul perubahan ketiga ini, tanggal 5 Juli
2001 Marzuki Darusman ditunjuk sebagai Sekeretaris Kabinet.
Tanggal 10 Juli 2001 Gus Dur mengumumkan kocok ulang keempat setelah
Baharuddin Lopa meninggal dunia. Sebagai pengganti Lopa, Gus Dur
menunjuk Marsillam Simanjuntak. Adapunb Mahfud MD ditunjuk sebagai
Menteri Hukum dan HAM. Adapun Agum memegang dua posisi penting, Menko
Polkam dan Menteri Pertahanan.
Kurang dari dua minggu setelah itu, Gus Dur benar-benar jatuh.
Kelompok yang hampir dua tahun sebelumnya mendukungnya, berbalik arah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar